Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes 2021 berdasarkan RKP Desa 2021 tahun berkenaan. Selain berdasarkan dokumen RKP Desa tersebut, penyusunan rancangan APBDes dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali).
Download Dokumen. : Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Demikian kumpulan Permendagri tentang Desa terbaru. Semoga artikel ini dapat bermanfaat buat Sobat Desa semua dalam menemukan dokumen regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut. Baik itu dalam bentuk format Doc (Word), PDF, maupun Excel. Topik: Peraturan Permendagri.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perangkat Desa. Umum
Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa di Indonesia selama ini telah menjalankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai berikut: 1) Sebagai struktur perantara; yakni menjadi perantara antara
Lebih lanjut, kegiatan ini dalam konteks Permendagri 20/2018 termasuk dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kode kegiatan ini dalam APBDes adalah 3.1.03. Dalam daftar "Prioritas Dana Desa 2021" sesuai Permendes nomor 13 Tahun 2020, kegiatan ini juga disinggung. Itu Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.UqQrq.
